Tera / Tera Ulang
Prosedur Tera / Tera Ulang

Tera / Tera Ulang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/ atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), dimana pada BAB II Pasal 2 disebutkan bahwa UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk usaha wajib ditera dan ditera ulang. Selanjutnya berdasarkan Permendag Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang.

PELAYANAN TERA / TERA ULANG

1. Persyaratan Pelayanan

  • Surat Permohonan Tera / Tera Ulang
  • untuk Permohonan Tera Ulang, SKHP tahun sebelumnya

2.Waktu Pelayanan

Waktu Penyelesaian Pelayanan : 5 ( Lima ) Hari Kerja

3. Tarif / Biaya

  • Biaya Sesuai dengan Perda No 11 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang.
  • Biaya Pengangkutan Standar, Jasa Reparatir/Teknisi

4.Produk

  • Tera/ Tera Ulang UTTP
  • SKHP (Surat Keterangan Hasil Pengujian)

5.Pengelolaan Pengaduan

EMAIL : [email protected]

Contact Person :

HANELDI AGLINO, ST. (Plt. Kabid Perdagangan) No HP/WA : 0852 1090 1274

6.Dasar Hukum

  • Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  • PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebesan untuk di Tera/Tera Ulang serta syarat-syarat bagi alat- alat ukur timbang takar dan perlengkapan

7.Sarana dan Prasarana

  • Kendaraan Dinas Roda Dua
  • Kendaraan Dinas Roda Empat
  • Komputer Satu Set
  • Meja dan Kursi
  • Cap Tanda Tera
  • Kantor UML
  • Ruang Sidang Tera
  • Laboratorium Kemetrologian

8.Kompetensi dan Jumlah Pelaksana

  • Penera
  • Pengamat Tera
  • Pranata Laboratorium Kemetrologian
  • Pengelola Kemetrologian

9.Pengawasan Internal

  • Dilakukan penilaian kinerja dari atasan langsung secara berjenjang
  • Dilaksanakan secara berkesinambungan

10.Jaminan Pelayanan

  • Pelayanan Didukung Oleh Petugas yang relevan di Bidangnya
  • Terbitnya SKHP

11.Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

  • Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP)
  • Surat Ketetapan Restribusi Daerah (SKRD)

12.Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Permenpan no 14 tahun 2017 dan evaluasi pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP).

Download File Permohonan disini.

Share Pelayanan

Komentar Pelayanan