INFORMASI KEMETROLOGIAN
Tera PU BBM

INFORMASI KEMETROLOGIAN

"Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu." (QS. Ar Rahman: 9)

Tahukah Sahabat Metrologi, alat transaksi perdagangan yang sering kita lihat di pasar, warung, atau toko seperti timbangan pegas, timbangan elektronik, timbangan sentisimal, timbangan meja, timbangan dacin, timbangan bobot ingsut dan takaran, WAJIB ditera ulang setiap tahunnya loh.

Tujuannya yaitu untuk melakukan pengamanan terhadap UTTP yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan usaha jasa agar tidak dapat dicurangi dan sesuai standar yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang - undangan untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan

Ketentuan ini tertuang pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Pasal 3 ayat 4. Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) wajib ditera ulang apabila habis masa belaku tanda sahnya. Masa berlaku UTTP berbeda-beda sebagimana diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan.

Unit Metrologi Legal Kabupaten Dharmasraya menyediakan layanan tera dan tera ulang di kantor dan di loko (tempat lokasi UTTP terpasang). Pemilik UTTP dapat langsung ke kantor UML Kab. Dharmasraya yang beralamat di Jl. Baru Pulau Punjung Nagari Sungai Kambut membawa UTTP yang akan ditera. Untuk memudahkan pemilik UTTP, pengajuan Tera dan Tera Ulang saat ini tidak harus langsung ke kantor UML melainkan dapat langsung diajukan melalui website ini.

Ruang lingkup Unit Metrologi Legal Kab. Dharmasraya yaitu Tera / Tera Ulang dan Pengawasan Kemetrologian

1.Tera dan Tera Ulang

Tera dan tera ulang yaitu kegiatan penandaan atau pemasangan tanda sah atau tanda tera lain yang berlaku seara berkala terhadap UTTP (alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang telah dilakukan pengujian dan mendapatkan hasil sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk digunakan dalam transaksi perdagangan.

Tujuan tera / tera ulang ini menyangkut kepentingan penjual dan pembeli agar tidak ada yang merasa dirugikan dalam hal timbangan dalam transaksi perdagangan.

Alat ukur yang digunakan untuk transaksi jual beli, WAJIB untuk di tera / tera ulang karena dinilai sangat penting dalam menentukan hasil akhir jumlah yang harus dibayar oleh pembeli setelah barang ditimbang. Contoh UTTP yang wajib di tera / tera ulang klik disini.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya (PASAL 8 UU No 8 Tahun 1999) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam pasal 8 undang - undang ini dipidana penjara paling lama 5 (tahun) atau pidana denda paling banyak 2 Milyar Rupiah

Pelaku usaha DILARANG menggunakan UTTP yang tidak bertanda tera untuk transaksi jual beli (UU No 2 Tahun 1981) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan Sebagai pemilik UTTP yang digunakan untuk kegiatan jual beli dipidana penjara selama lamanya 1 tahun atau denda setinggi tingginya 1 Juta Rupiah

2. Pengawasan Metrologi Legal

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP (Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya) yang digunakan untuk transaksi perdagangan, BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yaitu barang yang dipergunakan dengan cara merusak segel kemasan yang dijual kepada masyarakat, dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengawasan diperlukan untuk memastikan bahwa peredaran UTTP sudah bertanda tera sah yang berlaku, penggunaan UTTP yang sesuai dengan standar, peredaran BDKT (Barang Dalam Keadaan Terbungkus) yang sesuai dengan kuanta yang tertulis dalam label serta memastikan kesesuaian penulisan dan penggunaan, penulisan satuan dan awal kata serta lambing satuan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk penjelasan rinci mengenai Pengawasan Kemetrologian silahkan klik disini

Lingkup pengawasan metrologi legal yaitu :

  1. UTTP produksi dalam negeri dan UTTP asal impor;
  2. BDKT produksi dalam negeri dan BDKT asal impor;
  3. Satuan Ukuran, berupa penulisan satuan dan lambang satuan SI atau penulisan satuan dan lambang satuan lain yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika diduga terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Metrologi Legal, Pengawas Kemetrologian dapat melakukan pengamanan bersama aparat hukum terkait terhadap barang yang dianggap sebagai bukti awal dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud. Pengamanan dilakukan dengan cara penutupan sementara menggunakan Metrology Line / Police Line agar tidak terjadi perubahan terhadap barang dan/atau lokasi atau tempat barang dimaksud.

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." (QS. Al Muthoffifin: 1-3)

Share Pelayanan

Komentar Pelayanan